BERTEMPAT DIRUANG COMMAND CENTER, KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG, BAPAK AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS S.H.,M.H., WAKIL KETUA BAPAK JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H., PANITERA, PARA HAKIM, DAN PARA PANMUD MENGIKUTI SOSIALISASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023 SECARA VIRTUAL
PENGADILAN TINGGI BANTEN MENGADAKAN “WISUDA PURNABAKTI HAKIM, PANITERA, PANITERA PENGGANTI DAN KEPALA SUB BAGIAN PENGADILAN TINGGI BANTEN” DENGAN DIHADIRI OLEH KETUA, WAKIL, PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
KUNJUNGAN KERJA DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG BAPAK JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H., MEWAKILI KETUA PN PANDEGLANG DIDAMPING PANITERA,SEKRETARIS DAN SATGAS SIPP DALAM RAPAT KOORDINASI, SIPP, E-COURT, DAN EIS DI PENGADILAN TINGGI BANTEN
BERTEMPAT DI RUANG SIDANG UTAMA TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG TAHUN 2024 YANG DIHADIRI OLEH SELURUH PEGAWAI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
Lebih lanjut
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 3 Mei 2024
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 22 Maret 2024
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 15 Maret 2024
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 8 Maret 2024
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 1 Maret 2024
Lebih lanjut
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK Dr.RIDWAN MANSYUR,SH;MH
ALUR PERSIDANGAN PERKARA PERDATA
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Lebih LanjutBagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Lebih LanjutBantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Lebih Lanjut